Kuno - Konsep dan
sistem pemerintahan merupakan suatu hal yang paling mendasar bagi
berjalannya suatu kerajaan atau negara, suatu sistem pemerintahan yang
bagus nantinya akan menyebabkan suatu kehidupan sosial, ekonomi, bahkan militer
bagus pula. Dalam sejarah panjang Indonesia sendiri, terdapat suatu kerajaan
yang merupakan kerajaan besar nan digdaya, yang tentu menarik untuk dibahas
sistem pemerintahannya, karena bagus atau tidaknya kehidupan sosial ekonomi
yang telah disebutkan diatas, bahwa tergantung dari sistem pemerintahan dan
orang yang ada di dalam pemerintahan tersebut. lalu apa sistem pemerintahan
yang dianut oleh Kerajaan Majapahit serta bagaimana susunan sistem
pemerintahannya ? akan dibahas secara lengkap pada artikel ini.
Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan kuno yang bisa diketahui memiliki sistem pemerintahan yang sangat lengkap, sistem pemerintahan ini sudah ada bahkan sebelum mencapai puncak kejayaannya yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit dalam sistem pemerintahannya bisa dikatakan memiliki suatu keunikan yaitu berlandaskan sistem kosmologis yang menggambarkan replica dari alam semesta itu sendiri, sang raja juga dilambangkan sebagai dewa tertingginya. Sebenarnya beberapa kerajaan kuno juga tak jauh berbeda dalam memandang raja sebagai dewa, namun karena adanya bukti prasasti dan naskah Kerajaan Majapahit sehingga menyebabkan sistem pemerintahan majapahit ini dapat dijelaskan secara rinci.
Berdasarkan Prasasti Tuhanaru yang berangka tahun 1254 Saka dijelaskan bahwa Kerajaan Majapahit disimbolkan sebagai Prasada dengan raja Jayanagara sebagai Wisnawatara dan Rake Mapatih sebagai Pranala lalu seluruh mandala dianggap sebagai pranalanya kemudian Pulau Tanjungpura dan Madura sebagai angsanya. Berdasarkan Prasasti Jayapatra dijelaskan bahwa Raja Hayam Wuruk diumpamakan Patung Siwa dan Patih Gajah Mada sebagai Pranala (Nugroho,1993).
Kerajaan Majapahit dalam sistem pemerintahannya membagi antara sistem pemerintahan pusat dengan daerah, pembagian ini wajar untuk dilakukan karena luasnya wilayah kerajaan, sehingga untuk memudahkan dalam berjalannya suatu kerajaan, perlu adanya pembagian tersebut. Pada sistem pemerintahan pusat terdapat beberapa lembaga yang setiap lembaga tersebut memilki tugasnya masing-masing.
Berikut lembaga
pemerintahan pusat berserta tugasnya secara singkat. Pertama Pucuk Pimpinan,
pucuk pimpinan dalam kerajaan majapahit yaitu raja yang memiliki gelar prabhu.
Kedua Dewan Raja, dewan raja ini terdiri dari keluarga raja sendiri, tuganya
yaitu untuk mengadakan sidang terkait hal-hal penting dikerajaan. Ketiga
Mahamatri, mahamatri ini diisi oleh anak-anak raja, lalu dalam mahamatri ini,
masih terbagi menjadi tiga yaitu Rakyan Mahamantri I Hino, Rakyan Mahamantri I
Halu, dan Rakyan Mahamantri I Sirikan. Kelima Rakyan Mantri I Pakirakiran,
mereka adalah dewan mentri yang terbagi menjadi lima yaitu Rakyan Mapatih,
Rakyan Tumenggung, Rakyan Demung, Rakyan Rangga, dan Rakyan Kanuruhan, dari
kelima dewan mentri tersebut semua memilki tuganya masing-masing. Keenam
Dharmaadayaksa, merupakan pejabat tinggi yang memiliki fungsi sebagai yuridiksi
keagamaan. Selanjutnya selain keenam lembaga tersebut yang memilki fungsi dan
tugasnya masing-masing. Masih terdapat lembaga sipil dan militer, adapun
lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut. Pertama Tumenggung atau Panglima
Tertinggi, Kedua Demung atau Pengurus Rumahtangga Raja, Ketiga Kanuruhan atau
Ketua Perwakilan, Keempat Juru Pengalasan, dan Kelima Rangga (Suwarno,2003).
Kerajaan Majapahit dalam sistem pemerintahan daerahnya, tenyata memilki struktur dan susunan yang sama dengan sistem pemerintahan pusatnya, ibarat seperti kerajaan kerajaan kecil, namun masih mempunyai tanggung jawab kepada pemerintahan pusatnya. Sistem pemerintahan daerah sendiri, terbagai menjadi kerajaan-kerajaan kecil, diantaranya yaitu Daha, Kahuripan, Lasem, Pajang, Matahun, Wengker, dan sebagainya.
Hal yang menarik dalam sistem pemerintahan daerah Kerajaan
Majapahit sebenarnya sudah ada sebelum masa Kerajaan Majapahit itu sendiri
seperti Patih, Rama, dan Buyut. Pada masa Kerajaan Kediri penyatuan dua belas
desa disebut Wisaya, Kerajaan Singasari disebut Juru Kuwu, dan Kerajaan
Majapatit menyebutnya Wedana (Suwarno,2003). Hubungan antara pemerintahan pusat
dengan daerah terjalin dengan baik, apalagi saat itu Raja Hayam Wuruk dengan
bijak, mengikat hubungan pada pemerintahannya dengan hubungan pernikahan,
sehingga membuat hubungan antar pemerintahan tersebut semakin erat.
Demikian sistem
pemerintahan Kerajaan Majapahit, bisa disimpulkan bahwa pada sistem
pemerintahan Kerajaan Majapahit tersebut, memilki keunikan yaitu sistem
pemerintahan diibaratkan replica alam semesta lalu sang raja sebagai dewa
tertingginya. Kemudian dalam sistem pemerintahan pusat dengan daerah tertata
dengan baik dan memiliki hubungan yang saling menguatkan, sehingga dalam
berjalanya suatu kerajaan atau negara akan mencapai puncak dari kejayaanya. (Edo Pacsi)
Sumber Rujukan
Wardana. 2015. Birokrasi Tradisional Kerajaan Majapahit.Social Studies : Jurnal Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial.5(2).1-13.
Posting Komentar